PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan kelebihan daya tampung untuk penerimaan siswa baru jenjang menengah atas tahun ajaran 2026/2027. Total kuota SPMB yang disediakan mencapai 27.000 kursi, sementara jumlah lulusan SMP dan MTs hanya 26.000 orang. Artinya, ada selisih 1.000 kursi yang memastikan seluruh lulusan bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Babel, Saipul Bakhri, menyebut proses SPMB tahun ini berjalan lancar. “Alhamdulillah, secara teknis proses SPMB jenjang SMA, SMK, MA dan sederajat tahun ini berjalan lancar,” ujarnya di Pangkalpinang, Rabu.
Saipul merinci, kuota 27.000 kursi tersebut tersebar di tujuh wilayah, yakni Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang. Dengan kelebihan ini, ia menegaskan tidak ada lagi alasan bagi orang tua untuk khawatir anaknya tidak mendapatkan bangku di sekolah negeri.
“Kita memberikan peluang dan akses ini untuk semua masyarakat, namun tidak semuanya juga tertampung di satu titik sekolah,” katanya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun kuota cukup, pendistribusian siswa tetap harus merata agar tidak terjadi penumpukan di sekolah-sekolah favorit.
Saipul menegaskan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani telah berkomitmen untuk memastikan tidak ada anak yang tidak bersekolah karena faktor daya tampung. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
“Kita kelebihan kuota 1.000 siswa, sehingga dipastikan seluruh siswa tamatan SMP ini dapat bersekolah di sekolah negeri,” tegas Saipul.
Di balik kabar baik bagi lulusan SMP, kelebihan kuota ini justru menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah swasta di Babel. Saipul mengakui bahwa masih banyak sekolah swasta yang kekurangan siswa baru akibat seluruh daya tampung negeri terisi penuh.
“Ini masih dalam proses dan kita akan segera mencari solusi bagi sekolah-sekolah yang masih kekurangan siswa baru tahun ini,” ujarnya. Pemerintah daerah disebut akan berupaya menyeimbangkan distribusi siswa antara sekolah negeri dan swasta agar ekosistem pendidikan tetap berjalan sehat.