PANGKALPINANG — Kelangkaan BBM di Pulau Bangka tidak hanya membuat warga harus mengantre berjam-jam di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), tetapi juga memunculkan praktik penjualan tidak wajar. Di sejumlah titik, BBM dijual dengan harga jauh melampaui ketentuan resmi, mencapai Rp20 ribu per liter.
Dampak kelangkaan ini sudah dirasakan di berbagai lapisan masyarakat. Pengemudi ojek online mengaku kehilangan pendapatan karena tidak bisa beroperasi, sementara warga lain kesulitan berangkat bekerja maupun mengantar anak ke sekolah.
Gangguan ini menyasar hampir seluruh aktivitas sehari-hari dan merugikan banyak pihak. “Saya sudah mengecek langsung ke lokasi terkait antrean BBM di Pulau Bangka. Sejak kemarin banyak warga menyampaikan aspirasi soal kesulitan mendapatkan BBM, baik jenis Pertalite maupun Pertamax,” ujar Didit Srigusjaya.
Merespons kondisi tersebut, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina Patra Niaga pada Selasa (14/7/2026). Dalam forum itu, Didit meminta Pertamina mengambil langkah konkret secepat mungkin serta melaporkan situasi yang terjadi di Bangka Belitung kepada pemerintah pusat.
“Saya meminta persoalan ini segera diselesaikan dan distribusi BBM kembali normal seperti sedia kala,” tegas Didit.
Di sisi lain, Didit juga memberikan apresiasi atas respons cepat pihak Pertamina. General Manager dan jajarannya langsung hadir memenuhi undangan DPRD Babel untuk menjelaskan permasalahan distribusi ini.
“Alhamdulillah pihak Pertamina sangat responsif. Semoga kondisi ini segera membaik sehingga warga tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM,” pungkasnya.