PANGKALPINANG — Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel berlangsung alot di ruang Ketua DPRD Babel, Selasa (14/7/2026). Pertamina bersikeras bahwa pasokan BBM tidak berkurang, melainkan terjadi anomali pada pola pembelian di tingkat konsumen.
Hasil pemantauan internal Pertamina mengungkap praktik sistematis penyalahgunaan QR Code di sejumlah SPBU. Perwakilan Pertamina dalam rapat tersebut menyebutkan bahwa hampir 500 kendaraan telah diblokir karena terindikasi melakukan pengisian berulang secara tidak wajar.
“Kami menemukan banyak QR Code yang sama digunakan berulang, bahkan ada kendaraan memakai nomor polisi palsu. Sudah hampir 500 kendaraan yang kami blokir,” ujar perwakilan Pertamina dalam rapat yang dikutip dari keterangan resmi DPRD.
Pertamina juga memastikan telah berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk memperketat pengawasan di titik-titik distribusi. Beberapa SPBU yang dinilai belum memenuhi prosedur operasional standar untuk sementara tidak mendapat pasokan BBM.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM. Saat turun langsung ke lapangan, ia mendapati warga harus mengantre hingga dua jam hanya untuk mengisi Pertalite.
“Saya berdialog langsung dengan masyarakat. Ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengantre sampai dua jam hanya untuk mendapatkan BBM. Bahkan ada laporan harga BBM eceran sudah mencapai Rp20 ribu per liter,” kata Didit.
Kondisi ini, menurut Didit, mulai mengganggu aktivitas warga, pelaku UMKM, hingga pengemudi ojek online. Ia mendesak Pertamina segera mengambil langkah konkret agar distribusi BBM kembali normal dan masyarakat tidak terus dirugikan.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menegaskan bahwa stok BBM secara keseluruhan masih aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama tujuh hari ke depan. Mereka mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.
“Kalau dihitung, stok BBM kita sebenarnya aman sampai tujuh hari ke depan. Tidak ada masalah pada penyaluran. Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan,” ujar perwakilan Pertamina.
Meski demikian, DPRD menilai klaim tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan warga yang setiap hari harus berjuang mendapatkan BBM di SPBU. Didit meminta Pertamina untuk tidak hanya fokus pada pemblokiran kendaraan, tetapi juga membongkar jaringan pelaku penyalahgunaan agar efek jera bisa dirasakan.