SUNGAILIAT — Pemerintah Kabupaten Bangka tidak ingin data dan informasi publik yang sudah dikelola secara digital justru menjadi celah bagi pihak tidak bertanggung jawab. Lewat Dinkominfotik, mereka mematangkan tim khusus yang sudah dibentuk sejak tahun lalu untuk merespons setiap insiden siber secara cepat dan terukur.
Kepala Dinkominfotik Bangka, Teddy Sudarsono, menegaskan bahwa risiko penyalahgunaan data sangat nyata jika sistem keamanan diabaikan. “Jika dianggap sepele, data yang kita miliki bisa dibaca dan dimanfaatkan orang yang tidak berhak, yang tentu akan merugikan sistem pemerintahan,” ujarnya dalam sambutan.
CSIRT yang diperkuat ini bertugas mendeteksi, merespons, dan menangani insiden keamanan siber. Teddy mengatakan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah akan terus ditingkatkan agar sistem informasi pemerintah daerah tetap aman.
Ketua Pelaksana sekaligus Kabid Persandian Dinkominfotik, Devi Ulya Rakhman, menjelaskan bahwa sosialisasi ini tidak hanya soal teknis. Targetnya adalah membangun budaya sadar keamanan informasi di setiap instansi.
“Kita ingin memperkuat koordinasi dan kapasitas SDM agar tercipta ketahanan siber organisasi serta mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik yang handal,” kata Devi.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangka. Mereka dibekali pemahaman utuh tentang konsep, tugas, dan mekanisme kerja CSIRT.
Transformasi digital di Kabupaten Bangka berjalan seiring dengan meningkatnya jumlah layanan publik berbasis elektronik. Mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, hingga pengelolaan keuangan daerah kini bergantung pada sistem informasi.
Semakin banyak data yang terdigitalisasi, semakin besar pula potensi serangan siber. Tanpa tim khusus seperti CSIRT, insiden seperti peretasan atau kebocoran data bisa mengganggu operasional pemerintahan dan merugikan warga.
Pemkab Bangka menargetkan agar CSIRT tidak hanya menjadi tim reaktif, tetapi juga mampu melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap ancaman siber.