PANGKALPINANG — Rapat koordinasi yang digelar Kamis itu sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Koperasi. Pemerintah menyinergikan seluruh pihak terkait agar pembangunan dan pengelolaan koperasi berjalan optimal sehingga mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah.
Dessy Ayutrisna mengatakan pertemuan ini menjadi forum untuk menyelesaikan berbagai kendala di lapangan sekaligus menjawab pertanyaan pengurus terkait pengelolaan ke depan. Pemerintah menargetkan pembangunan 42 KDKMP di Kota Pangkalpinang, namun hingga kini baru dua koperasi yang diresmikan.
"Pertemuan hari ini juga sebagai wadah bagi pemerintah bersama para narasumber untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pengurus koperasi," kata Dessy.
Pengembangan KDKMP di Pangkalpinang harus disesuaikan dengan karakteristik daerah sebagai kota perdagangan dan jasa. Dessy menegaskan Kota Pangkalpinang bukan daerah perkebunan atau pertanian, sehingga arah pengembangan koperasi harus menyesuaikan.
"Misalnya menjadi gerai sembako, LPG dan kebutuhan masyarakat lainnya," ujarnya.
Perwira Penghubung Kodim 0413/Bangka Mayor Ronal Manik mengakui salah satu kendala yang masih dihadapi adalah ketersediaan lahan di sejumlah desa dan kelurahan yang akan menjadi lokasi pembangunan koperasi. Pihaknya hanya berperan memberikan asistensi dan pendampingan selama proses pembangunan, termasuk pada pengadaan lahan apabila diperlukan.
Pemilihan lokasi koperasi juga menjadi perhatian agar berada di tempat yang strategis dan dekat dengan masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan warga setempat.
Ke depan, pengembangan koperasi akan diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital, termasuk sistem pembayaran non-tunai. Mayor Ronal Manik berharap seluruh pelayanan koperasi nantinya terhubung dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS maupun layanan fintech lainnya.
"Sehingga masyarakat semakin mudah bertransaksi dan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi warga," ujarnya.