PANGKALPINANG — Selama bertahun-tahun, setiap kali banjir atau angin puting beliung melanda Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah hanya bergerak di sisi darurat: mengirim logistik, mendirikan tenda pengungsian. Angka kerugian? Tak pernah dihitung.
"Misalnya kejadian banjir di Desa Lubuk kemarin, berapa kerugian masyarakat, berapa kerusakan lahan pertanian, itu tidak pernah kita data," kata Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Babel, Budi Utama, di Pangkalpinang, Sabtu.
Kondisi itu kini berubah. Pemprov Babel membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang bertugas mengkaji dan menilai dampak bencana secara lebih terukur. Tim ini akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak.
Tim ini tidak hanya mencatat rumah rusak. Cakupannya lebih luas: lahan pertanian yang terendam banjir, gagal panen, kerusakan infrastruktur desa, hingga analisis kondisi tanah apakah masih layak tanam.
"Dinas pertanian akan menangani pendataan kerusakan lahan, kerugian gagal panen, juga menganalisis kondisi tanah untuk pencocokan tanaman pangan ke depan," jelas Budi.
Jitupasna merupakan gabungan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait. Tujuannya agar penanganan pascabencana lebih cepat, terarah, dan tepat sasaran—tidak lagi sekadar mengirim bantuan tanpa data.
Untuk memastikan tim ini bekerja optimal, Pemprov Babel akan segera menggelar pelatihan bagi anggota Jitupasna. Anggarannya dialokasikan dari APBD perubahan tahun ini.
"Kita akan segera melatih tim ini. Harapannya, penanggulangan bencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana bisa berjalan lebih cepat," ujar Budi.
Pembentukan tim ini menjadi langkah baru dalam manajemen bencana di Babel. Sebelumnya, respons pemerintah terhadap bencana cenderung reaktif dan tanpa perencanaan pemulihan yang berbasis data kerugian riil.
Dengan adanya data kerugian yang akurat, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran pemulihan secara lebih proporsional. Tidak hanya untuk perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat seperti petani yang lahannya rusak atau nelayan yang peralatannya hilang.
Budi menambahkan, tim Jitupasna akan menjadi jembatan antara tanggap darurat dan pemulihan jangka panjang. "Selama ini kita hanya menyalurkan bantuan untuk meringankan beban korban, tanpa mengetahui kerugian dampak bencana alam tersebut," katanya.
Ke depan, setiap bencana di Babel diharapkan memiliki catatan kerugian yang jelas—sehingga proses rehabilitasi tidak lagi setengah hati.