KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Persetujuan itu disampaikan Presiden kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6) sore. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa penambahan ini merupakan bagian dari percepatan program prioritas sektor perumahan nasional.
Target Perbaikan dan Skema Perluasan Akses
Program Bedah Rumah menyasar perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi hunian yang aman dan nyaman di berbagai daerah. Presiden telah menerima laporan lengkap dari Menteri PKP mengenai perkembangan program tersebut.
"Perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang aman dan nyaman bagi masyarakat di berbagai daerah," ujar Teddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Penambahan kuota pada 2027 bertujuan memperluas jangkauan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden: pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan langsung melalui akses hunian layak.
Progres Rumah Susun Subsidi di Meikarta
Dalam pertemuan yang dihadiri Presiden Direktur Standard Chartered Indonesia Rino Santodiono Donosepoetro, Maruarar melaporkan kemajuan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Proyek ini merupakan bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah.
"Kemajuan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah, yang saat ini telah memasuki tahapan land clearing dan groundbreaking," kata Teddy.
Pemerintah terus mendorong pelaksanaan program prioritas lain di sektor perumahan. Selain bedah rumah dan rumah susun subsidi, fokus diarahkan pada pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih mudah diakses.
Komitmen Pemerintah dan Tindak Lanjut
Teddy menegaskan seluruh upaya ini merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. "Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Penambahan kuota bedah rumah pada 2027 menandai babak baru dalam strategi pemerintah mengatasi backlog kepemilikan rumah. Dengan persetujuan Presiden, Kementerian PKP diharapkan segera menyusun peta jalan implementasi dan alokasi anggaran untuk merealisasikan target renovasi tersebut.
