KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pemerintah dan PT PLN (Persero) menggelar forum lintas sektor untuk menyelaraskan eksekusi Program Listrik Desa (Lisdes) di Jakarta, Senin (13/7). Forum ini mempertemukan regulator, kejaksaan sebagai pengawas hukum, pemerintah daerah, akademisi, hingga mitra kerja PLN. Tujuannya satu: memastikan tak ada lagi desa yang gelap gulita.
Anggaran Rp10,3 Triliun dan Target 137.000 Pelanggan Baru
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menegaskan data akurat menjadi kunci agar bantuan listrik tidak salah sasaran. Pemerintah mengalokasikan Rp10,3 triliun pada tahap pertama 2026, dengan pengawasan ketat dari BPKP dan Kejaksaan.
"Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik," ujar Tri Winarno dalam forum tersebut.
Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan penyediaan akses listrik di 1.403 lokasi yang melayani 40.724 rumah tangga. Target akhir tahun ini jauh lebih besar: 2.792 lokasi dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan.
Listrik Bukan Sekadar Terang, Tapi Juga Ekonomi
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menekankan program ini bukan proyek infrastruktur biasa. Menurutnya, listrik desa membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
"Arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata," kata Darmawan.
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menambahkan bahwa roadmap Lisdes dikombinasikan dengan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Pemerintah membantu masyarakat tidak mampu agar bisa tersambung ke jaringan listrik.
Kepala Daerah: Dari 70 Desa Gelap Jadi 43
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda melaporkan jumlah desa belum berlistrik di provinsinya turun drastis. Dari sekitar 70 desa pada awal 2025, kini tersisa 43 desa pada 2026.
"Kami berharap penyelesaian desa yang menjadi carry over tahun 2025 maupun tambahan Lisdes 2026 dapat segera dituntaskan," ujar Sherly.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid berjanji mempermudah perizinan dan koordinasi dengan PLN. "Listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi," katanya.
PLN menargetkan seluruh desa di Indonesia menikmati listrik pada tahun ini, didukung alokasi APBN dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
