Sebanyak 665 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, berpotensi dialihkan statusnya menjadi aparatur sipil negara (ASN) pusat. Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid menyambut baik rencana pemerintah pusat tersebut karena dinilai mampu meringankan beban belanja pegawai daerah secara signifikan.
TOBOALI — Rencana pengalihan status guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat dinilai menjadi angin segar bagi keuangan daerah. Pemkab Bangka Selatan (Basel) menyatakan dukungannya penuh terhadap kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah pusat ini, terutama karena kabupaten yang berada di Pulau Sumatera itu selama ini menanggung beban gaji ribuan tenaga pendidik dari APBD.
Berdasarkan data cut off April 2026, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Basel mencapai 5.378 orang. Rinciannya, 2.509 PNS, 1.656 PPPK penuh waktu, dan 1.213 PPPK paruh waktu.
Dari total PPPK penuh waktu tersebut, mayoritas berprofesi sebagai guru, yakni 665 orang. Sisanya, 246 orang merupakan tenaga kesehatan dan 745 orang lainnya berstatus tenaga teknis.
Ruang Fiskal Daerah untuk Pembangunan
Bupati Riza Herdavid menjelaskan, jika kebijakan ini terealisasi, pemerintah daerah akan mendapatkan tambahan ruang fiskal yang besar. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar gaji guru PPPK bisa dialihkan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.
“Artinya, uang yang tadinya harus kami bayarkan ke PPPK, bisa kami gunakan untuk keperluan-keperluan dasar masyarakat di kabupaten kami masing-masing,” kata Riza Herdavid di Toboali, Jumat (21/8/2026).
Ia mencontohkan, dana tersebut dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, hingga program-program pengentasan kemiskinan yang langsung menyentuh warga.
Pengangkatan Guru PPPK Terus Berjalan Sejak 2022
Proses pengangkatan guru PPPK di Bangka Selatan sendiri telah berlangsung dalam beberapa angkatan. Pada 2022, tercatat 168 guru diangkat. Jumlah itu bertambah 101 guru pada 2023, lalu 320 guru pada 2024, dan terakhir 76 guru pada 2025.
Akumulasi dari empat angkatan itulah yang menghasilkan 665 guru PPPK penuh waktu yang kini tengah menunggu kepastian nasib.
“Saya pikir dengan kebijakan ini daerah seluruh Indonesia akan sangat-sangat tertolong,” pungkas Riza.
Kebijakan Dinilai Untungkan Daerah dengan APBD Terbatas
Riza menilai, kebijakan pengalihan guru PPPK ke pusat tidak hanya menguntungkan Bangka Selatan, tetapi juga banyak kabupaten lain di Indonesia yang memiliki kemampuan fiskal terbatas. Beban belanja pegawai yang selama ini menjadi momok bagi daerah dapat berkurang drastis.
“Pemerintah pusat segera merealisasikan kebijakan ini setelah seluruh ketentuan ditetapkan secara resmi. Penguatan untuk kapasitas fiskal akan membuat pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk membiayai infrastruktur, pelayanan publik, serta kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah pusat belum merilis ketentuan resmi mengenai mekanisme pengalihan status guru PPPK menjadi pegawai pusat. Pemkab Basel berharap kebijakan ini segera ditindaklanjuti agar kepastian hukum bagi para tenaga pendidik segera didapat.
