BANGKA BARAT — Serapan anggaran belanja daerah di lingkungan Pemkab Bangka Barat masih minim di tengah tahun berjalan. Dari pagu Rp887,38 miliar yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, baru sekitar Rp370,76 miliar yang terealisasi selama periode Januari hingga Agustus 2026.
Kondisi ini menarik dicermati lantaran pagu belanja tahun ini memang menyusut drastis. Dibandingkan anggaran tahun sebelumnya, total Belanja Daerah Pemkab Bangka Barat turun hingga 29,22 persen.
Komposisi Realisasi: Gaji Mendominasi, Modal Minim
Jika dirinci, porsi terbesar realisasi hingga Agustus 2026 masih terserap untuk Belanja Pegawai yang mencapai Rp233,31 miliar. Disusul Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp109,71 miliar, serta Belanja Lainnya Rp27,14 miliar.
Yang menjadi perhatian, realisasi Belanja Modal baru tercatat Rp0,61 miliar. Padahal, belanja modal biasanya menjadi indikator utama bergeraknya pembangunan fisik dan perekonomian daerah.
Apa Dampaknya bagi Pelayanan Publik?
Minimnya realisasi belanja modal berpotensi menghambat pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur dasar di kabupaten penghasil timah ini. Sementara itu, dominasi belanja pegawai menunjukkan struktur belanja yang masih belum produktif.
Pemkab Bangka Barat perlu mendorong percepatan realisasi pada sisa empat bulan terakhir tahun anggaran. Percepatan ini penting agar program yang telah direncanakan tidak molor dan manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
Data ini merujuk pada ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang diolah oleh Databoks Katadata. Perlu dicatat, penurunan anggaran belanja daerah ini sejalan dengan tren pengurangan anggaran transfer ke daerah dalam Rancangan APBN 2026.
