BANGKA TENGAH — Pengawasan terhadap orang asing tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Lewat forum TIMPORA, seluruh instansi di Kabupaten Bangka Tengah diajak menyamakan persepsi soal perlintasan, keberadaan, hingga kegiatan warga negara asing di wilayahnya.
Junita Sitorus membuka sesi dengan menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak. Perkembangan globalisasi dan mobilitas antarnegara membuat arus orang asing masuk ke Indonesia terus meningkat.
"Keberadaan dan aktivitas orang asing perlu mendapatkan perhatian yang seksama, bukan hanya satu instansi, tetapi oleh seluruh instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya," kata Junita di hadapan peserta rakor.
Pengawasan Orang Asing Bukan Hanya Tugas Imigrasi
Rapat koordinasi itu disepakati sebagai wadah utama pertukaran informasi antarlembaga. Selama ini, data soal orang asing kerap tersebar di banyak instansi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pemerintah daerah.
Melalui TIMPORA, setiap temuan tentang perlintasan maupun aktivitas orang asing bisa menjadi bahan pengawasan bersama. Hal ini dipercaya akan membuat potensi masalah terdeteksi lebih cepat dibandingkan bila dikerjakan secara parsial.
Posisi geografis Bangka Belitung yang memiliki jalur pelayaran dan aktivitas pertambangan ikut menjadi perhatian. Kawasan ini cukup rawan dijadikan pintu masuk atau tempat persinggahan orang asing tanpa dokumen lengkap.
Ahmad Khumaidi: Kolaborasi Data Kunci Antisipasi Dini
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Ahmad Khumaidi, menyampaikan bahwa pengawasan keimigrasian tidak hanya berurusan dengan dokumen perjalanan.
Dimensi strategisnya menyangkut keamanan, ketertiban umum, dan kedaulatan negara. Karena itu, pemberian izin masuk kepada orang asing harus dilakukan selektif.
Dalam rakor itu, ia mendorong komunikasi berkelanjutan di antara anggota TIMPORA. Menurut dia, semakin baik pertukaran data, semakin cepat pula permasalahan terkait keberadaan orang asing diantisipasi.
"Dengan sinergi yang terbangun, pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan situasi di daerah," jelas mantan pejabat imigrasi itu dalam sambutannya.
Pengawasan Berbasis Teknologi Jadi Arah Baru TIMPORA
Memasuki era transformasi digital, pola pengawasan orang asing di daerah juga dituntut lebih adaptif. TIMPORA ke depan diarahkan tidak hanya pada koordinasi manual, tetapi juga pengawasan yang terintegrasi dan berbasis teknologi.
Junita berharap kolaborasi antaranggota TIMPORA Kabupaten Bangka Tengah terus ditingkatkan. Tujuannya, pengawasan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga akuntabel dan transparan bagi publik.
Forum di Soll Marina Hotel & Conference Center Bangka itu sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen menjaga stabilitas wilayah. Dengan semangat sinergi dan integritas, TIMPORA Bangka Tengah diharapkan jadi garda koordinasi yang mendukung iklim investasi tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Kehadiran orang asing yang tertib dan taat hukum diakui memberi manfaat bagi pembangunan daerah. Sebaliknya, pelanggaran keimigrasian harus dicegah sejak dini melalui kerja sama lintas instansi yang solid.
