PANGKALPINANG — Kondisi kesejahteraan tenaga pendidik di Kepulauan Bangka Belitung menjadi sorotan tajam dalam aksi unjuk rasa Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (KM UBB). Massa mengungkapkan fakta di lapangan bahwa masih ada guru yang hanya menerima gaji sebesar Rp300.000 per bulan.
Angka tersebut dinilai sangat tidak manusiawi mengingat beban kerja guru yang kian berat, terutama terkait urusan administrasi. Mahasiswa mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki standar upah tenaga pendidik di Negeri Laskar Pelangi.
Koordinator aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UBB menyatakan bahwa tuntutan kualitas pendidikan yang tinggi tidak dibarengi dengan penghargaan yang layak bagi para pengajar. Di ruang Paripurna DPRD Babel, mahasiswa memaparkan bagaimana ketimpangan ekonomi ini masih terjadi di sektor pendidikan daerah.
“Masih ada tenaga pendidik yang menerima gaji hanya sekitar Rp300.000 per bulan. Angka ini jauh dari kata layak, padahal mereka dibebani tanggung jawab besar dan administrasi yang berat,” tegasnya di hadapan anggota dewan dan aparat pengamanan.
Selain masalah upah, massa aksi menyoroti efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintah. KM UBB menilai alokasi anggaran yang sangat besar untuk program tersebut belum memberikan dampak nyata bagi penyelesaian persoalan mendasar kesejahteraan rakyat.
Mahasiswa menganggap program ini berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara jika tidak dievaluasi secara menyeluruh. Mereka menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan pengalihan dana ke sektor yang lebih mendesak, seperti peningkatan pendapatan guru honorer dan fasilitas pendidikan dasar.
“Program ini tidak memberikan manfaat signifikan, sementara anggaran yang terserap sangat besar. Seharusnya alokasi dana bisa dialihkan untuk sektor yang benar-benar membutuhkan,” lanjut koordinator aksi dalam orasinya.
Isu ketenagakerjaan juga mencuat dalam aksi ini, menyusul insiden kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja sawit di Kabupaten Bangka baru-baru ini. Mahasiswa menilai peristiwa tersebut adalah bukti nyata lemahnya perlindungan serta pengawasan terhadap keselamatan kerja buruh di sektor perkebunan.
KM UBB mendesak Pemprov dan DPRD Babel untuk berhenti memproduksi kebijakan yang bersifat seremonial. Mahasiswa menuntut adanya regulasi yang lebih berpihak pada masyarakat kecil, mulai dari kepastian upah guru hingga jaminan keselamatan bagi buruh lapangan.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan ketat ini diakhiri dengan desakan agar para pemangku kebijakan segera melakukan audit terhadap program-program yang dianggap tidak tepat sasaran. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal isu ini hingga ada perubahan kebijakan yang konkret di Bangka Belitung.