KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat pidato penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Ia mengungkapkan, total BUMN di Indonesia mencapai lebih dari seribu perusahaan. Namun, sebagian besar tidak memberikan kontribusi positif terhadap keuangan negara.
Menurut Prabowo, keberadaan BUMN yang tidak produktif justru menjadi beban karena negara tetap harus mengeluarkan anggaran untuk remunerasi para pengurusnya. Seorang direksi atau komisaris, kata dia, bisa menerima gaji hingga Rp 50 juta per bulan atau lebih. Ironisnya, remunerasi tetap mengalir meskipun perusahaan mencatatkan kerugian berulang.
"Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus," ujar Prabowo di hadapan para peserta musyawarah.
Langkah penutupan ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola BUMN yang dinilai terlalu gemuk dan tidak efisien. Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut telah menghasilkan penghematan signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar," tegas Presiden.
Pemerintah berkomitmen melanjutkan penataan BUMN dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Tujuannya, aset negara yang dikelola melalui BUMN benar-benar optimal untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan penutupan BUMN ini menjadi sinyal keras pemerintah untuk membersihkan portofolio perusahaan negara yang selama ini membebani keuangan. Meski demikian, belum dirinci secara spesifik nama-nama BUMN yang ditutup serta mekanisme pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan karyawan di dalamnya.
Langkah ini juga menjadi perhatian pelaku pasar dan ekonom. Efisiensi belanja negara dari penghentian operasional BUMN merugi dinilai positif, namun pemerintah dituntut transparan dalam proses likuidasi dan penyelesaian hak-hak pekerja.
Prabowo menyebut penataan ini baru awal. Ia memastikan pemerintah akan terus mengevaluasi seluruh BUMN agar tidak ada lagi perusahaan pelat merah yang menjadi beban, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi nasional.