PANGKALPINANG — Sebanyak 5.000 pekerja rentan—mulai dari petani, pekebun, hingga nelayan—kini terdaftar dalam program perlindungan yang dibiayai melalui DBH Sawit. Sementara itu, 7.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pekerja informal lainnya mendapat jaminan sosial yang dibiayai langsung dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar agenda seremonial. “Hari ini, kita tidak hanya meluncurkan sebuah program, tetapi juga menghadirkan harapan bagi 12 ribu pekerja di Bangka Belitung. Mereka adalah petani, pekebun, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku UMKM yang selama ini menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya di Ballroom Hotel Aston Emidary.
Menurutnya, langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. “Perlindungan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan gerakan bersama,” tegas Hidayat, sembari mengajak pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha untuk bersinergi memperluas cakupan perlindungan.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Kuncoro Budi Winarno, menyebut program ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo. “Ini adalah upaya BPJS Ketenagakerjaan sebagai instrumen kehadiran negara untuk memastikan warga negara, tidak hanya di sektor formal tetapi juga informal, memiliki akses perlindungan jaminan sosial,” ujar Kuncoro.
Ia mengungkapkan, cakupan kepesertaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini baru mencapai 25,48 persen. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 36.593 klaim serta menyalurkan beasiswa pendidikan bagi 2.102 anak yang orang tuanya mengalami risiko pekerjaan.
Salah satu penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan, Misgiyanti (44), menyampaikan apresiasi langsung kepada Gubernur. “Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan BPJS Ketenagakerjaan atas kartu ini. Saya merasa sangat terbantu,” tuturnya penuh syukur.
Gubernur Hidayat berharap program ini bisa menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mengoptimalkan dana bagi hasil dan APBD demi perlindungan sosial yang lebih luas. “Kita ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat terbawah,” pungkasnya.