PANGKALPINANG — Kenaikan harga BBM nonsubsidi dan avtur pada Juni 2026 menjadi pendorong utama inflasi di Bangka Belitung. Kondisi ini dipicu oleh ketegangan geopolitik di Selat Hormuz yang memicu lonjakan harga minyak dunia.
Data BI menunjukkan inflasi bulanan Bangka Belitung pada Juni 2026 tercatat 0,35 persen secara bulanan. Sementara itu, inflasi tahunan mencapai 2,92 persen, masih dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen.
Rommy menjelaskan, penyesuaian harga Pertamax pada 10 Juni 2026 langsung mentransmisikan tekanan pada kelompok transportasi. "Kenaikan harga BBM ini secara instan mentransmisikan tekanan pada kelompok transportasi, yang paling kentara terlihat dari meroketnya tarif angkutan udara akibat melonjaknya harga bahan bakar pesawat (avtur)," ujarnya di Pangkalpinang, Jumat (3/7/2026).
Meski terdorong kenaikan harga energi, inflasi tahunan Bangka Belitung tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 3,34 persen. Capaian ini menempatkan provinsi berjuluk Negeri Serumpun Sebalai sebagai daerah dengan inflasi tahunan terendah ketujuh secara nasional.
Rommy menyebut laju inflasi di Bangka Belitung tetap terjaga stabil dalam sasaran target inflasi nasional.
Selain transportasi, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi secara tahunan, yakni 6,17 persen. Kenaikan ini dipicu oleh harga emas perhiasan yang terkait erat dengan meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Investor beralih ke aset aman seperti emas, sehingga harga logam mulia ikut meningkat.
Tekanan inflasi tahunan juga berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 4,49 persen, terutama dipicu harga cumi-cumi. Sementara itu, kelompok transportasi meningkat 4,20 persen secara tahunan akibat kenaikan biaya avtur.
Selain faktor global, inflasi Juni 2026 juga dipengaruhi faktor musiman di dalam negeri. Harga daging ayam ras meningkat secara bulanan akibat terbatasnya pasokan setelah Hari Raya Idul Adha dan meningkatnya permintaan menjelang perayaan Tahun Baru Hijriah di Bangka Belitung.
BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Hingga Juni 2026, TPID telah menggelar 10 kali High Level Meeting (HLM) untuk menyusun kebijakan pengendalian inflasi. Pemerintah daerah bersama BI juga telah melaksanakan 64 operasi pasar murah dan gerakan pangan murah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di masyarakat.