PANGKALPINANG — BSKDN Kemendagri menilai citra seorang kepala daerah di mata publik tidak lagi hanya dibangun dari kinerja di lapangan, melainkan juga dari cara ia tampil dan berkomunikasi di ruang digital. Akun resmi humas pemerintah provinsi dinilai menjadi kanal paling strategis untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menyebarkan informasi kebijakan secara langsung tanpa perantara.
Mengapa Personal Branding Kepala Daerah Kini Jadi Prioritas?
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Dr. T.R Fahsul Falah menjelaskan bahwa forum ini dirancang sebagai wadah berbagi pengetahuan bagi pemerintah daerah. “Kami ingin memperdalam wawasan pemda terkait strategi komunikasi publik yang efektif di tengah banjir informasi,” ujarnya dalam paparan utama.
Menurutnya, akun korporat humas pemprov kerap hanya dijadikan papan pengumuman digital. Padahal, platform tersebut bisa menjadi etalase kepemimpinan kepala daerah jika dikelola dengan pendekatan personal dan konsisten.
Peran VRITIMES dalam Ekosistem Komunikasi Digital Daerah
Co-Founder & CEO VRITIMES Inc. Ferry Bayu Nirwono T. menambahkan bahwa teknologi distribusi konten menjadi kunci agar pesan kepala daerah tidak tenggelam di algoritma media sosial. VRITIMES, yang bergerak di bidang platform distribusi siaran pers dan konten digital, menyediakan infrastruktur agar informasi pemprov bisa menjangkau publik lebih luas, termasuk masuk ke kanal berita seperti Google News.
“Kami membantu pemda tidak hanya membuat konten, tapi memastikan konten itu terindeks dan ditemukan warga,” kata Ferry.
Dampak bagi Warga Bangka Belitung: Informasi Lebih Terpercaya
Bagi warga di Kepulauan Bangka Belitung, penguatan personal branding kepala daerah lewat akun resmi humas berpotensi memangkas simpang siur informasi. Selama ini, banyak warga lebih percaya pada akun gosip atau fanpage tidak resmi ketimbang portal resmi pemprov karena penyajiannya yang kaku.
Dengan pendekatan baru ini, konten kebijakan hingga program pembangunan di Bangka Belitung diharapkan dikemas lebih humanis. Misalnya, video sapa gubernur atau bupati yang diedit pendek, infografis APBD yang mudah dipahami, serta laporan realisasi proyek yang rutin diperbarui.
Apa Langkah Selanjutnya bagi Pemprov di Babel?
Forum Teras BSKDN yang digelar di bawah arahan Kepala BSKDN Dr. Yusharto Huntoyungo ini menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat mendorong transformasi digital di level provinsi. Ke depan, setiap pemprov termasuk Bangka Belitung diminta menyusun peta jalan komunikasi digital yang terukur.
Tidak ada target waktu yang disebutkan dalam forum tersebut. Namun, sejumlah peserta dari daerah mengaku akan mulai mengaudit ulang akun media sosial dan portal berita resmi masing-masing dalam waktu dekat.
