BELITUNG TIMUR — Aksi demonstrasi yang berujung anarkis di Kabupaten Belitung Timur berbuntut panjang. Sejumlah massa dilaporkan membakar dan merusak kantor serta fasilitas operasional milik PT Timah Tbk, termasuk mencopot plang kantor perusahaan pelat merah tersebut.
Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Viktor T. Sihombing memastikan aparat tidak tinggal diam. Penyidikan telah dimulai dengan olah tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan sejumlah saksi.
Ancaman Hukum bagi Perusak Fasilitas PT Timah
Kapolda menegaskan bahwa tindakan perusakan dan pembakaran aset merupakan tindak pidana yang tidak bisa ditoleransi. Meski aksi tersebut berangkat dari penyampaian aspirasi, cara yang ditempuh telah melanggar hukum.
"Untuk kejadian-kejadian seperti yang terjadi kemarin, ya kami akan melakukan penyelidikan, pengumpulan barang bukti dan juga informasi-informasi. Ya artinya, ada konsekuensi hukum atas perbuatan itu," ujar Viktor dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).
Kronologi Klarifikasi: Polisi Periksa Perangkat Desa hingga PT Timah
Proses penyelidikan saat ini tengah berjalan intensif. Polda Babel tidak hanya memeriksa pihak perusahaan, tetapi juga masyarakat yang hadir dalam aksi demonstrasi.
"Saat ini, kita sedang mengambil keterangan-keterangan baik dari PT Timah, masyarakat yang ikut menyaksikan dan ikut aksi demonstrasi, maupun perangkat desa dan nanti akan kita simpulkan dari keterangan-keterangan tersebut," jelas Viktor.
Dari sisi korporasi, Direktur Operasional PT Timah Handy Geniardi menyatakan telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Pihaknya akan segera membuat laporan resmi terkait kerusakan aset yang dialami.
"Kami sudah serahkan, nanti membuat laporan kepolisian, disampaikan bahwa kami mendapatkan suatu kondisi ini dan itu dilaporkan pada aparat penegak hukum," kata Handy.
Pengamanan Diperketat di Titik Vital Babel
Pasca kejadian, situasi di Belitung Timur berangsur kondusif. Namun, Polda Babel tidak mau lengah. Pasukan Brimob dan Samapta diterjunkan untuk berjaga di sejumlah titik vital guna mencegah aksi serupa terulang.
Polda juga mengimbau masyarakat untuk tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai koridor hukum. Ditegaskan pula bahwa sebagian tuntutan penambang sebenarnya telah dipenuhi, namun penyelesaian sengketa tidak bisa dilakukan secara instan dan harus melalui mekanisme yang berlaku.
Kasus ini menjadi ujian bagi pengamanan objek vital nasional di Bangka Belitung. Polda menyatakan akan menindak tegas pelaku perusakan, sembari mendorong dialog antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat agar konflik serupa tidak terulang kembali.
