KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Ketegangan militer yang melibatkan Houthi Yaman di Laut Merah dan konflik yang belum mereda di kawasan Teluk membuat dua titik tersempit jalur pelayaran dunia—Bab Al-Mandab dan Hormuz—berada dalam status siaga tertinggi. Gangguan di dua lokasi ini bukan sekadar isu geopolitik, melainkan ancaman langsung terhadap rantai distribusi energi yang selama ini menjadi penopang aktivitas ekonomi Indonesia.
Angka di Balik Ketergantungan Energi Nasional
Berdasarkan data U.S. Energy Information Administration (EIA), Selat Hormuz yang membentang di antara Oman dan Iran mengangkut sekitar 20 juta barel minyak per hari. Jumlah itu setara 20 persen dari total konsumsi minyak cair dunia dan lebih dari seperempat perdagangan minyak maritim global. Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab menggantungkan seluruh ekspor minyak mentahnya pada jalur ini.
Di sisi lain, Selat Bab Al-Mandab yang menjadi sasaran serangan Houthi berperan sebagai gerbang selatan menuju Terusan Suez. Dalam kondisi normal, selat yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden ini memfasilitasi transit lebih dari 8 juta barel minyak setiap harinya. Jalur ini memangkas waktu tempuh pengiriman dari Teluk Persia menuju Eropa dan Amerika Utara secara drastis.
Dampak Berantai yang Mengancam Harga BBM dan Inflasi
Jika kedua selat tersebut lumpuh bersamaan, kapal-kapal tanker tidak punya pilihan lain selain memutar melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Pengalihan rute ini menambah durasi pelayaran hingga berminggu-minggu dan melambungkan biaya asuransi serta pengiriman berkali-kali lipat. Efeknya langsung terasa pada lonjakan harga minyak mentah yang berujung pada tekanan inflasi global.
Bagi Indonesia yang masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan kilang, kenaikan biaya logistik ini akan membebani biaya produksi dan berpotensi memaksa Pertamina menyesuaikan harga jual BBM di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih. Tekanan inflasi yang timbul dari biaya energi dan transportasi yang membengkak dapat menggerus pertumbuhan ekonomi domestik yang selama ini ditopang konsumsi rumah tangga.
Skenario Darurat yang Harus Disiapkan Pemerintah
EIA mencatat infrastruktur pipa darat alternatif yang mampu menggantikan kapasitas distribusi Selat Hormuz sangat minim. Dengan minimnya opsi pengalihan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mempercepat langkah diversifikasi sumber impor minyak, memperkuat stok BBM nasional, serta menyiapkan mekanisme kontrak jangka panjang dengan negara-negara pemasok yang tidak bergantung pada dua jalur kritis tersebut.
Langkah antisipasi ini menjadi penting mengingat pengalaman krisis energi sebelumnya menunjukkan bahwa keterlambatan respons akan berujung pada antrean panjang dan kelangkaan BBM di berbagai daerah. Pertamina sebagai garda terdepan ketahanan energi nasional harus mulai menghitung ulang skema distribusi dan cadangan strategisnya jauh sebelum blokade benar-benar terjadi.
