PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang mencatat realisasi pendapatan dan belanja APBD hingga April 2026 baru mencapai 30 persen. Angka ini dinilai belum maksimal karena sejumlah potensi pendapatan daerah masih belum tergarap optimal, terutama dari sektor perizinan reklame dan retribusi pengelolaan sampah.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, mengungkapkan bahwa dari hasil pemantauan rutin bulanan, terdapat lebih dari 80 papan reklame berukuran besar yang terpasang di titik-titik strategis kota tanpa kantongi izin resmi. Padahal, nilai potensi pendapatan dari sektor ini sangat besar.
“Setiap satu reklame bernilai izin hingga 15 juta rupiah. Jika seluruhnya ditertibkan dan dilengkapi izin, daerah bisa mendapatkan pemasukan tambahan lebih dari satu miliar rupiah. Uang ini harus masuk ke kas daerah, tidak boleh terlewat,” tegas Saparudin dalam Rapat Evaluasi Kinerja, Fisik, dan Keuangan yang digelar di Ruang Pertemuan Bapperida, Senin (18/5/2026).
Potensi Rp 1 Miliar dari Reklame Ilegal dan Retribusi Sampah yang Mandek
Saparudin meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) segera menindaklanjuti temuan puluhan reklame ilegal tersebut. Ia menekankan bahwa pendapatan dari sektor ini tidak boleh bocor dan harus segera dimaksimalkan untuk menambah pundi-pundi kas daerah.
Selain reklame, sektor pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup juga dinilai belum berjalan optimal. Realisasi pembayaran retribusi sampah disebut baru mencapai sepertiga dari target yang ditetapkan. Pemerintah kota berencana membahas rincian kerja sama dan strategi peningkatan pendapatan dari sektor ini dalam pertemuan khusus, termasuk menyusun rencana kerja hingga tahun 2027.
Pajak Sarang Burung Walet Merosot, Rumah Sakit Digenjot
Dari sisi perpajakan, capaian secara umum tercatat 35 persen. Namun, ada penurunan signifikan pada jenis pajak sarang burung walet. Wali Kota menjelaskan, penurunan ini disebabkan berkurangnya jumlah pembudidaya di wilayah Pangkalpinang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu, pendapatan dari aset rumah dinas guru dan skema Bangun Guna Serah (BGS) belum terlihat realisasinya. Proses pendataan masih berlangsung dan jadwal pembayaran baru akan jatuh tempo di akhir tahun.
Untuk mengejar target pendapatan, Saparudin menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah berencana menambah jumlah dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah. Langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga menahan masyarakat agar tidak berobat ke luar daerah.
“Biaya gaji memang besar, tapi dampaknya pada pelayanan dan pendapatan akan berbanding lurus. Kita juga wajib ubah cara pelayanan dengan menghadirkan petugas pemandu atau Patient Liaison Officer (PLO), agar pasien merasa nyaman sejak mendaftar hingga pulang,” tambah Saparudin.
Di akhir rapat, Wali Kota mengingatkan para pimpinan dinas yang baru dilantik untuk berkoordinasi dengan pejabat sebelumnya. Ia menekankan agar program kerja tidak sekadar mengulang kegiatan tahun lalu, melainkan diisi inovasi baru yang kreatif namun tetap berlandaskan aturan.
