JAKARTA — Sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dalam portofolio KUR BRI periode Januari-April 2026. Dari total Rp65,95 triliun yang disalurkan, sebesar Rp27,95 triliun atau 42,38 persen mengalir ke sektor pertanian. Angka ini sekaligus menegaskan komitmen perseroan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Petani dan Nelayan Jadi Sasaran Utama KUR BRI
Hingga April 2026, BRI mencatat sebanyak 558 ribu petani dan 23 ribu nelayan telah menerima akses pembiayaan KUR. Jumlah ini menjadi sinyal positif bagi daerah agraris dan maritim seperti Kepulauan Bangka Belitung, di mana mayoritas warga menggantungkan hidup pada sektor perkebunan lada, karet, serta perikanan tangkap.
“Penyaluran KUR tidak hanya berfokus pada akses permodalan, tetapi juga pada pengembangan sektor produktif, khususnya pertanian, guna mendorong peningkatan kapasitas usaha dan kesejahteraan masyarakat,” demikian keterangan resmi BRI yang diterima di Jakarta, Senin lalu.
Dampak Langsung bagi UMKM di Daerah
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi nelayan di Pantai Tanjung Pandan dan petani lada di Bangka Barat yang kerap kesulitan mengakses perbankan konvensional. Dengan bunga KUR yang lebih rendah dibanding kredit komersial, para pelaku usaha kecil bisa memperluas lahan, membeli peralatan tangkap, atau meningkatkan kualitas hasil panen.
BRI mencatat porsi penyaluran ke sektor produksi mencapai 66,47 persen dari total KUR. Artinya, lebih dari separuh dana yang digelontorkan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif.
Strategi BRI Perkuat Ekonomi Kerakyatan
Penguatan fondasi ekonomi kerakyatan menjadi fokus utama BRI dalam menyalurkan KUR tahun ini. Perseroan tidak sekadar mengejar target penyaluran, tetapi juga memastikan dana tepat sasaran ke sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan.
Bagi warga Bangka Belitung yang ingin mengajukan KUR, BRI menyediakan akses melalui kantor cabang terdekat maupun platform digital. Persyaratan utama meliputi usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan dan memiliki dokumen kelengkapan administrasi kewarganegaraan.
