PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, secara tegas meminta agar sistem pembayaran dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak lagi dikuasai oleh satu pihak perbankan saja. Permintaan ini ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran BBM di Pangkalpinang, Rabu.
Menurut Hidayat, reformasi sistem penyaluran BBM bersubsidi sangat mendesak dilakukan. Tujuannya bukan hanya untuk mengoptimalkan pelayanan publik, tetapi juga untuk mencegah timbulnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat Bangka Belitung.
Mengapa Gubernur Menolak Monopoli Perbankan?
"Saya minta sistem pembayaran dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tidak dimonopoli oleh satu pihak perbankan saja," kata Hidayat Arsani dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, keterlibatan multi-perbankan sangat krusial. Langkah ini dinilai mampu mempercepat integrasi sistem pelayanan sekaligus memberikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat konsumen di provinsi kepulauan itu.
"Kita harus memiliki sistem yang lebih inklusif dan cepat selesai. Oleh karena itu, usahakan kerja sama dengan bank-bank lain yang ada di wilayah kita agar tidak timbul kecemburuan sosial di masyarakat," ujarnya menambahkan.
Kondisi Pasokan BBM di Bangka Belitung Saat Ini
Dalam kesempatan yang sama, Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, memaparkan laporan komprehensif mengenai kondisi riil penyaluran energi di wilayah tersebut. Ia memastikan bahwa ketahanan energi di Bangka Belitung saat ini dalam posisi aman.
Pasokan BBM berjalan lancar melalui dua jalur suplai utama, yakni Depot Pangkalbalam di Pulau Bangka dan Depot Tanjungpandan di Pulau Belitung. Stok di depot dan penyaluran disebutnya bergerak dinamis sesuai jadwal kedatangan kapal suplai.
"Untuk saat ini, stok di depot dan penyaluran BBM dalam kondisi aman serta berjalan lancar. Stok ini akan bergerak dinamis seiring dengan jadwal kedatangan kapal suplai yang terus merapat secara konsisten," jelas Satriyo.
Siapa Saja yang Berhak Menggunakan Pertalite?
Satriyo juga menjelaskan bahwa klasifikasi konsumen pengguna pertalite telah diatur secara ketat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Pengguna yang berhak meliputi sektor transportasi darat, usaha perikanan, layanan umum pemerintah, transportasi air, usaha pertanian, serta pelaku usaha mikro.
Gubernur Hidayat berharap hasil rapat koordinasi ini dapat menghasilkan dampak langsung pada perbaikan kualitas pelayanan publik. "Saya berharap hasil dari rapat koordinasi hari ini dapat menghasilkan dampak langsung pada perbaikan kualitas pelayanan publik dan mendukung kesejahteraan masyarakat luas secara adil," pungkasnya.
