TOBOALI — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan pemantauan langsung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di sejumlah sekolah. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Kepala Dindikbud Bangka Selatan Anshori di Toboali, Selasa, mengatakan pemantauan mencakup proses pendaftaran, verifikasi berkas, hingga penetapan calon peserta didik yang diterima.
"Pemantau dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik baru berlangsung transparan, objektif, akuntabel, serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon siswa," katanya.
Kendala Teknis Titik Koordinat GPS Jadi Temuan Utama
Secara umum, pelaksanaan SPMB di seluruh sekolah berjalan lancar. Namun, Anshori mengakui terdapat kendala teknis yang cukup dominan, terutama terkait penentuan titik koordinat (GPS) domisili calon peserta didik pada jalur domisili.
Ketidaksesuaian titik GPS dengan alamat tempat tinggal calon siswa menyebabkan beberapa data harus diverifikasi ulang oleh panitia sekolah.
"Kendala yang paling banyak kami temukan adalah penentuan titik GPS. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh akurasi lokasi pada perangkat maupun ketidaksesuaian koordinat yang muncul di sistem, sehingga perlu dilakukan pengecekan dan verifikasi kembali agar tidak merugikan calon peserta didik," ujar Anshori.
Imbauan untuk Orang Tua dan Peran Aktif Sekolah
Menghadapi kendala ini, Dindikbud Bangka Selatan mengimbau para orang tua dan calon peserta didik untuk memastikan data yang diinput, termasuk alamat domisili dan titik koordinat, telah sesuai sebelum proses pendaftaran diselesaikan.
"Kami minta pihak sekolah untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran maupun penentuan titik lokasi domisili," tegas Anshori.
Pemantauan ini merupakan bagian dari komitmen Dindikbud untuk menjaga integritas penerimaan siswa baru. Dengan adanya pendampingan dari sekolah, diharapkan kendala teknis seperti ketidakakuratan GPS dapat diminimalkan, sehingga hak setiap calon siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap terjamin.
