PANGKALPINANG — Gelombang kritik warga terhadap aktivitas tambang timah ilegal di Pantai Pasir Padi kembali mencuat. Tagar dan unggahan soal puluhan hingga ratusan ponton yang beroperasi di perairan pantai ini ramai dibagikan di platform Facebook, menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.
Apa yang Dikeluhkan Warganet?
Dalam unggahan akun Babelterkini.com, warganet dengan tegas menyoroti ketidakberdayaan atau bahkan ketidaktegasan aparat dalam menindak praktik ilegal tersebut. Akun Yopi Arisandy, misalnya, menuliskan komentar bernada sinis: “Apakah ada aparat penegak hukum yg kuat di balik mereka, sehingga seakan kebal oleh hukum… Prabowo Subianto Hidayat Arsani Gibran Rakabuming @sorotan @pengikut #lautbabeltidakbaikbaiksaja.”
Komentar serupa membanjiri kolom unggahan, menandakan kekesalan yang sudah lama terpendam. Warga menilai aktivitas tambang liar ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan Kota Pangkalpinang.
Pantai Pasir Padi: Antara Wisata dan Eksploitasi
Pantai Pasir Padi selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata andalan di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaan ratusan ponton tambang timah di perairannya dinilai kontras dengan fungsi kawasan tersebut sebagai ruang publik dan objek wisata. Kerusakan ekosistem laut akibat limbah tambang menjadi kekhawatiran utama warga dan pegiat lingkungan.
Isu ini bukan kali pertama mencuat. Aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung kerap menjadi polemik, namun penanganannya di lapangan dinilai masih setengah hati. Warganet mendesak adanya tindakan tegas dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk Kepolisian Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Bagaimana Respons Aparat?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang maupun Pemerintah Kota Pangkalpinang terkait viralnya unggahan tersebut. Tidak ada data pasti mengenai jumlah ponton yang beroperasi atau langkah penertiban yang telah dilakukan.
Publik menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa tidak ada "kekebalan" bagi para pelaku tambang ilegal. Jika dibiarkan, kerusakan lingkungan di kawasan wisata ini dikhawatirkan akan semakin parah dan sulit dipulihkan.
