SUNGAI SELAN — Program Bina Desa yang digelar Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) di Kantor Kelurahan Sungai Selan, Bangka Tengah, menjadi panggung bagi Anggota DPRD setempat untuk menekankan urgensi pengentasan kemiskinan. Darsono, anggota Komisi II DPRD Bangka Tengah, menyebut komitmen global SDGs harus menjadi fondasi pembangunan yang inklusif.
Mengapa SDGs 1 Jadi Prioritas di Sungai Selan?
Menurut Darsono, transformasi pembangunan tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Dimensi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan harus berjalan beriringan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.
“SDGs merupakan komitmen global yang sangat penting untuk menjadi panduan, kerangka, dan agenda bersama yang inklusif dan berkelanjutan, demi menyelamatkan generasi hari ini maupun generasi masa depan,” ucap Darsono dalam forum yang digelar Senin lalu.
Bukan Sekadar Program, tapi Perubahan Pola Pikir
Dalam paparannya, Darsono menekankan bahwa mewujudkan SDGs 1 (No Poverty) membutuhkan lebih dari sekadar anggaran. Ia mendorong adanya komitmen kolektif dari semua elemen, mulai dari pemerintah kelurahan hingga akademisi, untuk melakukan transformasi pembangunan secara fundamental.
Program Bina Desa yang diinisiasi FH UBB sendiri dinilai sebagai langkah konkret untuk menjembatani teori di kampus dengan kebutuhan riil di lapangan. Kehadiran anggota dewan dalam forum ini diharapkan bisa memperkuat dukungan kebijakan di tingkat kabupaten.
Dampak Langsung bagi Warga Sungai Selan?
Meski belum ada angka pasti mengenai penurunan kemiskinan di wilayah tersebut, Darsono menyebut bahwa langkah awal yang paling krusial adalah menyamakan persepsi. Tanpa pemahaman yang sama tentang arah pembangunan, program-program pemerintah berisiko tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.
Forum Bina Desa ini menjadi salah satu ruang bagi warga dan perangkat kelurahan untuk mendiskusikan secara langsung strategi yang paling relevan dengan kondisi Sungai Selan. Ke depan, DPRD Bangka Tengah berkomitmen mengawal agar prinsip SDGs tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar terimplementasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
