PANGKALPINANG — Ratusan tenaga kerja perkebunan sawit di Bangka Belitung terancam tidak mendapatkan jaminan sosial karena para investor enggan memenuhi kewajiban perusahaan. Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani menyatakan akan memanggil paksa investor sawit asing yang mangkir dari panggilan untuk membahas hak-hak pekerja dan dana bagi hasil masyarakat.
"Saya sudah beberapa kali memanggil para investor dan direktur perusahaan perkebunan sawit ini, namun mereka tidak pernah datang," kata Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Kamis.
Investor Sawit Asing Mangkir, Gubernur Naik Pitam
Menurut Hidayat, perusahaan perkebunan sawit di Babel masih menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk para pekerjanya. Selain itu, kewajiban dana bagi hasil untuk warga di sekitar perkebunan juga belum terselesaikan.
"Para pekerja kelapa sawit harus mendapatkan perlindungan sosial BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan ini hak mereka sebagai warga," tegasnya.
Ribuan Hektare Lahan Dikuasai, Tapi Kewajiban Diabaikan
Saat ini, ribuan hektare lahan di Bangka Belindung dikuasai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar. Lahan-lahan tersebut tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, dan Belitung Timur.
Hidayat menyayangkan sikap para investor yang tidak kooperatif. Ia menilai mereka hanya mencari keuntungan dari sumber daya alam Babel tanpa peduli pada dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.
"Selama ini, investor perkebunan kelapa sawit ini tidak kooperatif, karena dipanggil tidak mau dan ini hebat sekali 'dekingan' para investor ini," ucapnya dengan nada kecewa.
Panggilan Paksa dan Ancaman Pencabutan Izin
Pemprov Babel akan mengirimkan surat panggilan paksa resmi kepada para direktur perusahaan. Jika tetap tidak hadir, Gubernur tidak menutup kemungkinan akan merekomendasikan pencabutan izin usaha perkebunan.
"Kita berharap para investor ini hadir untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga tidak ada lagi aksi demonstrasi para pekerja dan masyarakat di daerah ini," kata Hidayat.
Aksi Demo Buruh Sawit Mengintai
Ketegangan antara perusahaan dan pekerja sudah memuncak. Aksi demonstrasi dari buruh perkebunan sawit kerap terjadi di beberapa kabupaten, menuntut pemenuhan hak-hak normatif yang selama ini diabaikan.
Pemanggilan paksa ini menjadi sinyal keras bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak akan mentolerir perusahaan yang beroperasi tanpa memenuhi kewajiban hukum dan sosialnya. Investor yang tetap membandel akan berhadapan dengan sanksi administratif hingga pidana.
