KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, memimpin langsung sidak tersebut didampingi Anggota Komisi III Suharto dan Darmawansyah. Mereka disambut General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dr. Dimas Rizky Kusmayadi, yang saat itu tengah menggelar pengajian rutin internal.
Jalan Rusak dan Alur Dangkal Jadi Sorotan
Teuku menjelaskan, agenda utama sidak adalah mengawal aspirasi warga terkait akses jalan di dalam kawasan Pelindo yang kondisinya memprihatinkan. Selama ini, status jalan tersebut sering disalahpahami sebagai milik Pemprov Bengkulu.
“Akses itu sebenarnya masuk kawasan PT Pelindo. Kabar baiknya, mereka berkomitmen memasukkan proyek perbaikan jalan ke proses lelang. Diperkirakan September sudah ada progres fisik dengan sistem buka-tutup,” ujar Teuku kepada wartawan.
Untuk mengurangi dampak kemacetan, DPRD berencana mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif evakuasi. Namun, karena jembatan di jalur itu juga rusak, dewan akan segera berkoordinasi dengan Danrem setempat untuk mengerahkan pasukan Zeni TNI guna membangun jembatan darurat.
Selain jalan, pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai menjadi perhatian utama. Saat ini kedalaman alur baru mencapai 6,5 meter LWS. Pihak Pelindo tengah melakukan proses lelang untuk pengerukan hingga kedalaman 12 LWS sesuai standar internasional. Jika tercapai, kapal kargo besar bisa bersandar langsung di Pulau Baai.
Dampak Ekonomi dan Komitmen Investor
Teuku mengapresiasi respons positif Pelindo atas hearing pertama dengan PT Agro Mukomuko. Komoditas CPO yang sebelumnya dikirim melalui Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat, kini sudah dialihkan ke Pelabuhan Pulau Baai dan langsung menambah pendapatan Pelindo Bengkulu.
“Jika revitalisasi dengan total anggaran Rp1 triliun ini terealisasi, Pelabuhan Pulau Baai bisa menjadi yang terbaik kedua setelah Tanjung Priok. Seluruh ekspor batu bara, kopi, karet, kelapa, dan CPO cukup lewat sini. Ekonomi Bengkulu bisa melonjak di atas 7 persen dan menyerap ribuan tenaga kerja,” tambah Teuku.
Namun, progres Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masih mandek di tingkat Pemkot Bengkulu terkait
