TANJUNGPANDAN — Enam tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Belitung mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah. Capaian ini disampaikan Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD setempat, Selasa.
150 Program dan Inovasi Pembayaran Nontunai
Dalam penyampaiannya, Djoni merinci bahwa pemerintah daerah telah menjalankan 150 program sepanjang tahun anggaran 2025. Rinciannya mencakup 33 program urusan wajib pelayanan dasar, 60 program urusan wajib non-pelayanan dasar, 21 program urusan pilihan, dan 36 program fungsi penunjang pemerintahan.
Salah satu terobosan yang ditekankan adalah penerapan sistem pembiayaan secara nontunai (cash less). Langkah ini disebut sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi sekaligus memperkuat transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.
Lebih dari Sekadar Angka di Laporan
"Sesungguhnya setiap rupiah yang dikelola pemerintah bukan hanya angka di dalam laporan keuangan. Di balik setiap angka terdapat harapan masyarakat, pelayanan yang diberikan, jalan yang dibangun, sekolah yang diperbaiki, pelayanan kesehatan yang semakin dekat, bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, hingga upaya kita menggerakkan roda perekonomian Belitung," ujar Djoni dalam pidatonya di hadapan anggota dewan.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa capaian opini WTP bukan sekadar prestasi administratif. Pemerintah daerah memandangnya sebagai cerminan dari pelayanan publik yang telah dirasakan langsung oleh warga Belitung.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif Jadi Kunci
Djoni menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Belitung. Pihaknya terus berupaya menindaklanjuti setiap temuan serta menyempurnakan pengelolaan dan administrasi keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Capaian kinerja tersebut merupakan hasil sinergi seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Belitung, baik eksekutif maupun legislatif, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual per 31 Desember 2025 menjadi dasar pertanggungjawaban yang diajukan dalam raperda tersebut. Sidang paripurna DPRD Belitung akan melanjutkan pembahasan lebih lanjut terkait dokumen pertanggungjawaban APBD 2025.
