PANGKALPINANG — Organisasi profesi bagi akademisi dan praktisi pemerintahan di Bangka Belitung kini memiliki nahkoda baru. Prof. Saparudin, yang akrab disapa Wako Udin, resmi memimpin DPW MIPI Babel setelah dilantik oleh Ketua Umum MIPI Pusat, Anwar Hafidz. Kepengurusan ini menjadi yang pertama dan langsung mendapat legitimasi dari pusat.
Mengapa Organisasi Ini Penting bagi Birokrasi Daerah?
Dalam sambutannya, Prof. Saparudin menekankan bahwa MIPI bukan sekadar organisasi biasa. Menurutnya, MIPI adalah wadah strategis bagi para pelaku pemerintahan—mulai dari lurah, camat, hingga wali kota dan bupati—untuk meningkatkan kualitas tata kelola. "Rakyat menaruh perhatian terhadap ilmu pemerintahan sebagai nahkoda atau pengurusnya adalah orang-orang pemerintahan, sedangkan penumpangnya adalah rakyat," ujarnya di hadapan pengurus yang hadir.
Inovasi sebagai Kunci, Bukan Sekadar Seremoni
Ketua DPW MIPI Babel yang baru memastikan pihaknya tidak akan berjalan di tempat. Prof. Saparudin berkomitmen untuk menerjemahkan arahan MIPI pusat ke dalam program-program inovatif di daerah. "Kami siap menjalankan amanah dengan cara membuat inovasi," tegasnya, menandai bahwa organisasi ini akan fokus pada pengembangan profesionalitas aparatur sipil negara dan kepala daerah di Babel.
MIPI: Kapal Daerah yang Tidak Berafiliasi ke Parpol
Ketua Umum MIPI Pusat Anwar Hafidz memberikan pesan khusus dalam sambutannya. Ia menegaskan bahwa di internal MIPI tidak ada sistem kontestasi politik. "Kapalnya MIPI adalah daerah, dan nahkodanya bupati, camat, wali kota yang juga dituntut harus paham ilmu pelayaran agar tidak karam dan kesasar," kata Anwar. Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi MIPI sebagai organisasi independen yang tidak terafiliasi dengan kepentingan partai politik manapun.
Target ke Depan: Good Governance yang Akuntabel
Dengan kepengurusan yang baru terbentuk, MIPI Babel diharapkan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Prof. Saparudin menyebut bahwa organisasi ini harus memiliki unsur-unsur yang diperlukan atas keinginan masyarakat, yakni pemerintahan yang baik (good governance) yang akuntabel dan berintegritas. Ke depannya, seluruh pengurus dari kabupaten/kota se-Babel akan disinergikan untuk mencapai target tersebut.
