PANGKALPINANG — Rapat yang dipimpin langsung Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, berlangsung di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Air Itam. Sejumlah 11 program prioritas disepakati sebagai langkah konkret menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan daerah.
Apa Saja Isi 11 Program Prioritas Itu?
Meski rincian masing-masing program belum dirilis secara detail, kesepakatan ini menjadi peta jalan bagi seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari jajaran perangkat daerah Pemprov Babel, pemerintah kabupaten/kota, hingga Forkopimda, semua dilibatkan dalam implementasinya.
Tujuan utamanya jelas: menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga. Inflasi yang terkendali menjadi syarat mutlak bagi stabilitas ekonomi rumah tangga di Babel.
Hadir Langsung dan Virtual
Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Fery Afriyanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rifki Ismail, serta unsur Forkopimda dan jajaran perangkat daerah terkait.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel, Rommy Sariu Tamawiwy, bersama para bupati dan wali kota mengikuti rapat secara virtual melalui Zoom Meeting. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Mengapa Stabilitas Harga Menjadi Prioritas?
Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan memiliki tantangan distribusi barang yang tidak sederhana. Harga bahan pokok kerap berfluktuasi, terutama menjelang hari besar keagamaan atau saat cuaca ekstrem mengganggu pasokan dari luar daerah.
Dengan adanya 11 program strategis ini, Pemprov Babel dan BI berharap gejolak harga dapat diredam lebih awal. Langkah ini juga menjadi antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang bisa memberatkan warga.
Langkah Konkret Setelah Rapat
Rapat koordinasi ini tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas. Seluruh pihak yang hadir, termasuk perangkat daerah kabupaten/kota, diinstruksikan untuk segera menyusun rencana aksi di wilayah masing-masing.
Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Forkopimda menjadi kunci utama. Tanpa koordinasi yang solid, pengendalian inflasi di daerah kepulauan seperti Babel akan sulit terwujud.
