PANGKALPINANG — Anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Elvi Diana, S.E., M.M., menggelar reses pada Jumat (15/5/2026) untuk menjaring aspirasi warga. Dari agenda itu, tujuh persoalan utama mencuat: kelangkaan bahan bakar bersubsidi, kerusakan infrastruktur, hingga dugaan pencemaran lingkungan akibat tambak udang vaname.
Solar Subsidi Langka, Warga Terpaksa Beli Rp 20.000 Per Liter
Pak Yunus mengadukan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi di wilayahnya. Pasokan lambat memaksa masyarakat membeli dari pengecer dengan harga selangit.
“Solar lama datangnya, sekitar satu bulan. Masyarakat terpaksa beli mahal, Rp 20.000 per liter, sementara surat rekomendasinya sudah lama diajukan,” ujar Pak Yunus. Ia menambahkan, dokumen rekomendasi pembelian telah diajukan namun belum ada tindak lanjut dari pihak berwenang.
Usaha Mikro Butuh Modal: Pedagang Sepeda dan Pemuda Ingin Beternak Keramba
Bu Ardila, pedagang kecil yang masih berjualan menggunakan sepeda, berharap akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperluas. Ia mengaku modal terbatas menjadi hambatan utama untuk mengembangkan dagangannya.
Sementara itu, Warianto, anggota DPD, membawa aspirasi pemuda desa yang ingin mengembangkan usaha keramba ikan di sungai. Menurutnya, potensi ini bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang signifikan jika didukung permodalan dan pendampingan.
Infrastruktur Jalan Rusak Parah di Tempilang-Tanjung Niur
Kondisi jalan dan jembatan di ruas Tempilang menuju Tanjung Niur menjadi sorotan warga bernama Suriman. Kerusakan telah berlangsung bertahun-tahun dan kian parah karena ruas tersebut merupakan jalan buntu di ujung kampung, sehingga minim perhatian pemerintah.
Selain jalan, fasilitas olahraga juga dikeluhkan. Hendri, perangkat desa, menyebut lapangan sepak bola dan voli tidak layak. “Saat hujan, lapangan becek dan tidak bisa dipakai,” katanya. Ia mengusulkan peninggian lapangan menggunakan batu bata, semen, dan sekitar 20 truk pasir (estimasi Rp 500.000 per truk) agar bisa digunakan sepanjang tahun.
Konflik Lahan Hutan Produksi dan Limbah Tambak Udang Vaname
Sahari menyampaikan tiga persoalan sekaligus. Pertama, konflik pemanfaatan lahan di kawasan Hutan Produksi (HP) yang digunakan untuk kebun kelapa sawit, termasuk sekitar lima hektare lahan bakau yang ditanami sawit. Kebun sawit milik desa pun kini terbengkalai karena kondisi tanah yang tidak lagi mendukung.
Kedua, ia mempertanyakan kontribusi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut terhadap pendapatan desa. Ketiga, Sahari menyoroti tambak udang vaname di Tanjung Niur. Ia menduga pembuangan limbah dari sekitar tujuh perusahaan telah merusak ekosistem dan mematikan habitat laut setempat.
Program Kampung Nelayan Merah Putih Masih Tanda Tanya
Rizky Hamdani, perangkat desa, mempertanyakan kejelasan program Kampung Nelayan Merah Putih. Ia ingin tahu apakah kawasan tersebut akan menjadi hak penuh masyarakat dan apakah programnya terbatas hanya bagi nelayan atau terbuka untuk seluruh warga desa.
Seluruh aspirasi yang disampaikan telah dicatat oleh Anggota DPRD Elvi Diana. Ia berkomitmen menindaklanjutinya ke instansi terkait di tingkat kabupaten maupun provinsi. Reses ini merupakan mekanisme demokrasi perwakilan untuk memastikan suara rakyat tersampaikan dalam proses pengambilan kebijakan.
