KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Deputi Perencanaan Makro Otorita IKN, Pungky Widiaryanto, mengungkapkan bahwa kawasan metropolitan Nusantara tidak bisa berkembang sendirian. Dalam forum Jumat Belajar ASN Otorita IKN pada Jumat (5/6/2026), ia menyebut konsep Tiga Kota yang diamanatkan UU Nomor 3 Tahun 2022—mencakup IKN, Balikpapan, dan Samarinda—kini diperluas menjadi Greater Nusantara.
“Kita membutuhkan kota-kota sekitar untuk menjadi Greater Nusantara. Orang-orang di sebuah kota saling membutuhkan satu sama lain,” ujar Pungky dalam forum yang menghadirkan akademisi dari The University of Tokyo dan Toyo University tersebut.
Lima Daerah dalam Satu Kawasan Terintegrasi
Greater Nusantara kini mencakup IKN, Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dua kabupaten terakhir memiliki keterkaitan erat dengan IKN sebagai penyedia tenaga kerja, kawasan permukiman, pusat layanan perkotaan, simpul logistik, hingga rantai pasok ekonomi regional.
Perluasan ini muncul dari penyusunan Tri-City Development Plan (TCDP) yang dinilai perlu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Forum juga membahas praktik kerja sama dari Jepang, yakni Nara Model, yang memungkinkan daerah mitra berkolaborasi secara fleksibel tanpa membentuk organisasi baru yang kaku.
Dampak Ekonomi yang Sudah Terlihat di PPU dan Balikpapan
Kajian Dampak Ekonomi melalui fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan (PPSP) mencatat hasil signifikan. Kabupaten PPU mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 19,9 persen dan penurunan tingkat kemiskinan (P0) sebesar 0,45 persen dibandingkan sebelum pembangunan IKN dimulai.
Sementara itu, Balikpapan berperan sebagai gerbang investasi utama IKN. Samarinda dan Kutai Kartanegara disebut mulai memperoleh manfaat limpahan (spillover) dari aktivitas pembangunan IKN, terutama dari investasi infrastruktur dan pertumbuhan sektor jasa.
Pelajaran dari Eropa: UMKM dan Kelembagaan
Forum juga menyoroti pengalaman Emilia-Romagna, Italia, di mana lembaga regional berhasil menghubungkan kebutuhan pasar global dengan kapasitas inovasi UMKM lokal. Sementara itu, kasus Jabodetabekpunjur menunjukkan bahwa kerangka hukum dan forum koordinasi perlu didukung mekanisme implementasi yang efektif agar kerja sama regional berjalan optimal.
Prof. Norihisa Shima dari Toyo University menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antar daerah. “Setiap kota dan kabupaten perlu memiliki fungsi masing-masing, dan setiap fungsi bisa terintegrasi satu sama lain,” katanya.
Apresiasi Akademisi Jepang terhadap Perkembangan IKN
Prof. Fumihiko Seta dari The University of Tokyo menyatakan kekagumannya terhadap perkembangan Nusantara. “Saya datang ke beberapa ibu kota baru, saya sangat terkesan dengan perkembangan Nusantara. Saya yakin di kemudian hari akan banyak orang datang ke sini,” ujarnya.
Ia menilai pengelolaan kawasan metropolitan menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan pertumbuhan IKN ke depan. Otorita IKN sendiri terus mendorong agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati di titik pusat pemerintahan, tetapi juga menyebar ke daerah-daerah penyangga melalui skema Greater Nusantara.
