PANGKALPINANG — Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengungkapkan bahwa titik temu tersebut dicapai dalam audiensi yang digelar pada Kamis (21/5) lalu. Pertemuan ini menjadi respons atas dinamika pertambangan rakyat di Kecamatan Pemali yang kerap memicu ketegangan antara kebutuhan ekonomi warga dan risiko keselamatan kerja.
"Kami mencari jalan tengah. Warga tidak meminta menambang di area inti yang berisiko tinggi, melainkan di wilayah pinggiran tambang yang lebih aman bagi pekerja," ujar Didit dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi.
Poin-Poin Kesepakatan yang Dicapai
DPRD Babel mengidentifikasi lima tuntutan utama yang diajukan perwakilan warga Desa Pemali. Dari jumlah tersebut, empat poin berhasil mendapatkan solusi yang disepakati bersama dalam forum audiensi. Satu poin sisanya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait.
Langkah ini menjadi bukti bahwa penyelesaian konflik tambang tidak bisa hanya mengandalkan pelarangan sepihak. Pendekatan dialogis dinilai lebih efektif untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
PT Timah dan Dinas ESDM Diminta Awasi Implementasi
DPRD Babel tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas. Didit Srigusjaya menegaskan bahwa pihaknya telah meminta PT Timah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Babel untuk terus mengawal proses pembahasan selanjutnya.
"Kami ingin keputusan yang diambil nantinya benar-benar berpihak pada keselamatan pekerja, keberlangsungan lingkungan, dan kebutuhan ekonomi warga. Ini bukan soal menang-kalah, tapi soal bagaimana kita semua bisa hidup berdampingan dengan tambang secara aman," tambah Didit.
Mengapa Solusi Ini Penting bagi Warga Pemali?
Kecamatan Pemali merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan timah rakyat yang cukup padat di Pulau Bangka. Selama ini, warga kerap terdesak antara mempertahankan mata pencaharian dari sektor tambang dan tekanan risiko kecelakaan kerja.
Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah daerah dan legislatif berharap aktivitas pertambangan dapat berjalan lebih tertib. Warga pun bisa tetap bekerja di lokasi yang telah ditentukan dengan pengawasan ketat dari instansi berwenang.
DPRD Babel berkomitmen untuk terus memantau realisasi kesepakatan ini di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran atau potensi bahaya baru, langkah evaluasi akan segera diambil bersama pemangku kepentingan lainnya.
